JAKARTA – Fakta mengejutkan kembali terungkap dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seorang vendor motor listrik, yang bahkan disebut belum memiliki dealer maupun bengkel aktif, justru bisa masuk dan memenangkan proyek bernilai fantastis di Badan Gizi Nasional (BGN).
Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), Andri Mulyono, kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Penyidik menemukan bahwa perusahaannya diduga tidak memenuhi syarat sebagai vendor pengadaan motor listrik. Namun, perusahaan tersebut tetap berhasil mendapatkan proyek pengadaan kendaraan listrik untuk program MBG.
Bagaimana caranya?
Kejagung mengungkap adanya dugaan rekayasa dan kongkalikong. Untuk memuluskan jalan, Andri diduga bekerja sama dengan pihak lain berinisial AA, melakukan akuisisi terhadap PT ASE, dan menjalin komunikasi aktif dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Dugaan ini membuka pertanyaan besar: apakah proses tender benar-benar berjalan secara terbuka dan profesional?
Tak berhenti di situ, penyidik juga menduga terjadi penggelembungan harga atau markup pada setiap unit motor listrik. Tujuannya disebut agar harga mendekati pagu anggaran yang telah disiapkan BGN. Nilai anggaran pengadaan motor listrik itu diperkirakan mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
Yang lebih mencengangkan, Kejagung mengungkap adanya pembayaran penuh 100 persen kepada vendor, meski motor listrik yang diadakan disebut belum selesai dirakit dan diduga tidak sesuai spesifikasi kebutuhan. Dokumen serah terima pun diduga dimanipulasi seolah-olah pekerjaan telah tuntas.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola pengadaan barang pemerintah. Sebab logikanya sederhana: jika perusahaan yang belum memiliki dealer dan bengkel aktif saja bisa masuk ke proyek triliunan rupiah, publik berhak bertanya di mana letak sistem verifikasi, pengawasan, dan prinsip kehati-hatian dalam pengadaan negara.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi generasi muda Indonesia. Namun ketika dugaan korupsi dan permainan proyek mulai terkuak, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, melainkan juga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.
Sebab dalam proyek bernilai triliunan rupiah, yang dibutuhkan negara bukan vendor yang pandai mencari celah, melainkan sistem yang mampu menutup setiap celah permainan.
Diolah dari berbagai sumber dan ditulis ulang oleh Tim Redaksi RadarIndoMedia.com.