JAKARTA – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan babak baru. Kali ini, nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman ikut terseret dalam isu dugaan kepemilikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang belakangan ramai diperbincangkan.
Namun Dudung membantah keras tudingan tersebut.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menegaskan dirinya tidak memiliki satu pun dapur MBG sebagaimana yang ramai disebut-sebut di sejumlah informasi yang beredar. Bahkan, ia menantang siapa saja yang bisa membuktikan dirinya memiliki dapur program tersebut.
"Kalau ada yang bisa menunjukkan saya punya dapur MBG, saya kasih hadiah," tegas Dudung kepada wartawan di Jakarta.
Pernyataan itu muncul setelah namanya dikaitkan dengan polemik yang menyeret sejumlah pihak dalam pengelolaan program unggulan pemerintah tersebut.
Dudung menjelaskan, selama ini dirinya hanya membantu mempertemukan sejumlah pihak, termasuk pengurus pesantren, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar bisa memperoleh kesempatan mengikuti program MBG. Namun ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam pengelolaan maupun kepemilikan dapur SPPG.
Menurutnya, sebagai Kepala KSP, dirinya memang sering menerima berbagai aspirasi masyarakat dan lembaga yang ingin berpartisipasi dalam program pemerintah. Dari situlah muncul komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk yang berkaitan dengan program makan bergizi.
Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa membantu mempertemukan pihak-pihak terkait tidak berarti memiliki kepentingan bisnis atau kepemilikan terhadap dapur MBG.
Pernyataan Dudung menjadi perhatian karena sebelumnya ia juga termasuk pejabat yang cukup vokal menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.
Bahkan beberapa waktu lalu, Dudung sempat menyebut adanya informasi dugaan praktik jual beli titik dapur MBG yang menjadi salah satu faktor evaluasi terhadap kepemimpinan sebelumnya di Badan Gizi Nasional. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan program tersebut berjalan bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
Karena itu, ketika namanya ikut disebut dalam pusaran isu dapur MBG, Dudung memilih memberikan klarifikasi secara terbuka.
Ia menilai berbagai tudingan yang berkembang harus dibuktikan dengan fakta, bukan sekadar asumsi atau informasi yang belum terverifikasi.
Program MBG sendiri saat ini masih menjadi salah satu program strategis nasional yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan, pengawasan terhadap pelaksanaannya menjadi sorotan publik.
Berbagai isu mulai dari operasional dapur, pendanaan, hingga dugaan penyimpangan terus menjadi perhatian masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, Dudung meminta semua pihak tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Sebab program yang menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia itu, menurutnya, harus dijaga agar tetap fokus pada tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Karena ketika sebuah program besar mulai dibayangi berbagai isu dan tudingan, yang paling dirugikan bukan hanya pemerintah.
Tetapi juga masyarakat yang berharap program itu benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat.
