RADARINDOMEDIA — Festival Pacu Jalur 2026 kembali sukses menyedot perhatian publik. Namun di balik kemeriahan event nasional tersebut, muncul pertanyaan serius soal efektivitas anggaran dan kemampuan pemerintah daerah mengubah geliat ekonomi menjadi pendapatan bagi daerah.
Data Bapenda Kuantan Singingi (Kuansing) mencatat PAD yang berhasil dihimpun dari pelaksanaan Pacu Jalur 2026 baru mencapai Rp792 juta. Angka itu masih jauh dari target Rp1 miliar yang sebelumnya ditetapkan.
Yang menjadi sorotan, kebutuhan penyelenggaraan festival disebut mencapai sekitar Rp6,6 miliar. Sementara melalui APBD Kuansing, pemerintah daerah menganggarkan sekitar Rp1,2 miliar, sedangkan kekurangannya diupayakan melalui dukungan korporasi.
Artinya, ketika miliaran rupiah digelontorkan untuk sebuah event yang mendatangkan ribuan orang, pemerintah daerah baru mampu mencatat penerimaan langsung sebesar ratusan juta rupiah.
Persoalannya bukan apakah Pacu Jalur layak digelar. Festival yang telah menjadi ikon budaya Kuansing itu jelas memiliki nilai promosi, pariwisata dan ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar angka PAD.
Namun, pertanyaan mengenai tata kelola dan optimalisasi penerimaan daerah tetap tidak bisa diabaikan.
Bapenda sendiri mengakui masih terdapat potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal. Sumber PAD antara lain berasal dari pemanfaatan aset daerah untuk lapak pedagang, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, terminal hingga retribusi kebersihan.
Kontribusi terbesar berasal dari Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp384,7 juta, termasuk sekitar Rp375,2 juta dari retribusi pemanfaatan aset daerah untuk lapak pedagang. Sementara sektor pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame menyumbang sekitar Rp164,3 juta. Dishub menyumbang Rp112,5 juta dan DLH Rp41,3 juta.
Ironisnya, justru pada momentum ketika aktivitas ekonomi melonjak, pemerintah daerah mengakui masih banyak ruang untuk meningkatkan penerimaan.
Bapenda bahkan mendorong pemetaan objek retribusi sejak tahap perencanaan, pendataan ulang pedagang, optimalisasi penggunaan fasilitas daerah, koordinasi lintas OPD serta penerapan pembayaran digital untuk meminimalisasi potensi kebocoran.
Ini menjadi catatan penting.
Jangan sampai Pacu Jalur hanya menjadi pesta besar yang biaya publik dan dukungan daerahnya miliaran, sementara manfaat fiskal yang masuk ke kas daerah jauh lebih kecil.
Pemerintah daerah perlu membuka secara transparan struktur pembiayaan Festival Pacu Jalur 2026: berapa total biaya riil, berapa kontribusi APBD, berapa dukungan perusahaan, serta berapa nilai ekonomi yang benar-benar masuk ke masyarakat dan kas daerah.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah event pemerintah bukan hanya meriahnya acara, banyaknya pengunjung atau viralnya Pacu Jalur di media sosial.
Ukuran lainnya adalah: seberapa besar uang yang berputar mampu dikonversi menjadi manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat dan pendapatan bagi daerah.
Dengan PAD yang baru mencapai Rp792 juta sementara kebutuhan penyelenggaraan mencapai Rp6,6 miliar, evaluasi menyeluruh bukan lagi pilihan.
Pacu Jalur harus tetap menjadi kebanggaan Kuansing. Tetapi pengelolaannya juga harus menjadi contoh tata kelola anggaran yang transparan, efisien dan menghasilkan.