PEKANBARU – Penunjukan jajaran direksi baru PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai dinamika yang sempat mengguncang tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, harapan besar kini tertuju kepada kepemimpinan baru untuk membawa perusahaan kembali ke jalur profesionalisme dan tata kelola yang sehat.
Muhammad Haris yang resmi ditunjuk sebagai Direktur PT SPR melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) menegaskan komitmennya untuk membangun sistem kerja yang lebih bersih, transparan dan akuntabel. Penunjukan tersebut merupakan hasil dari proses seleksi dan tahapan yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi bersama pemegang saham Pemerintah Provinsi Riau.
Komitmen tersebut menjadi perhatian karena PT SPR selama beberapa waktu terakhir tidak lepas dari berbagai polemik internal maupun sorotan publik terkait tata kelola perusahaan daerah. Sejumlah persoalan yang mencuat sebelumnya bahkan sempat memunculkan perdebatan mengenai arah pengelolaan BUMD strategis milik daerah tersebut.
Kini, di bawah kepemimpinan baru, PT SPR dituntut tidak hanya mampu memperbaiki citra perusahaan, tetapi juga menghadirkan sistem yang lebih terbuka dalam pengelolaan bisnis dan aset daerah. Transparansi dinilai menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan yang selama ini memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan daerah melalui berbagai sektor usaha strategis.
Langkah pembenahan juga dinilai penting mengingat PT SPR merupakan salah satu BUMD yang menjadi wajah pengelolaan aset dan investasi daerah. Karena itu, tata kelola perusahaan yang profesional menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar. Publik menginginkan perusahaan daerah tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga mampu menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau sebagai pemegang saham juga disebut memiliki harapan besar terhadap kepengurusan baru PT SPR. Kehadiran direksi definitif diharapkan mampu memperkuat kinerja perusahaan, meningkatkan kontribusi dividen bagi daerah, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai agenda strategis yang selama ini menjadi perhatian publik.
Tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Selain harus membangun sistem yang lebih transparan, manajemen baru juga dituntut mampu membuktikan bahwa perubahan yang dijanjikan bukan sekadar slogan pergantian kepemimpinan. Publik kini menunggu langkah konkret, bukan hanya pernyataan normatif yang kerap terdengar setiap kali terjadi pergantian direksi.
Sorotan terhadap PT SPR bukan lagi sekadar soal siapa yang memimpin, melainkan bagaimana perusahaan tersebut mampu menjawab tuntutan zaman: bersih dalam tata kelola, kuat dalam bisnis, dan terbuka kepada publik.
Kini, bola ada di tangan direksi baru. Mampukah PT SPR menjelma menjadi BUMD modern yang profesional dan bebas dari polemik, atau justru kembali terjebak dalam persoalan lama yang selama ini menghantui perusahaan?
Waktu akan menjadi jawabannya.
Diambil dari beberapa sumber dan diolah Tim Redaksi Radar Indo Media.