PEKANBARU – Babak baru sidang dugaan korupsi yang menyeret mantan Gubernur Riau Abdul Wahid kembali bergulir, Selasa (17/6). Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli pidana untuk mengupas unsur-unsur hukum dalam perkara yang ditaksir melibatkan aliran dana miliaran rupiah.
Kehadiran saksi ahli bukan sekadar pelengkap persidangan. Pendapat ahli pidana menjadi salah satu kunci dalam mengurai apakah rangkaian peristiwa yang didakwakan jaksa benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi, mulai dari dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi hingga penyalahgunaan kewenangan.
Perkara ini menyedot perhatian publik karena menyangkut dugaan pengumpulan setoran dari sejumlah kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau. Nilainya pun tidak kecil, mencapai Rp3,55 miliar. Dana tersebut diduga berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur yang dikelola di lingkungan pemerintah provinsi.
Dalam persidangan sebelumnya, jaksa telah menghadirkan sejumlah saksi untuk menguatkan dakwaan. Kini, giliran ahli pidana memberikan pandangan akademik dan yuridis mengenai konstruksi perkara yang dibangun penuntut umum.
Pendapat ahli memang tidak menentukan putusan hakim. Namun, keterangannya sering menjadi penunjuk arah bagi majelis hakim dalam menilai ada atau tidaknya unsur pidana yang didakwakan.
Sidang yang menghadirkan ahli pidana ini diperkirakan bakal menjadi salah satu momentum penting. Sebab, dari ruang sidang itulah publik akan melihat apakah dakwaan yang dibangun jaksa cukup kokoh atau justru menyisakan celah yang dapat dimanfaatkan pihak terdakwa.
Kasus ini pun menjadi pengingat bahwa perkara korupsi tidak hanya soal angka miliaran rupiah, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara. Dan di meja hijau, setiap keterangan ahli bisa menjadi penentu ke mana arah palu keadilan akan diketukkan.
Diolah dari berbagai sumber dan ditulis ulang oleh Tim Redaksi RadarIndoMedia.com.
